Adi Kampai
PESSEL-Presiden Joko widodo mengungkapkan bahwa perekonomian dunia pada tahun 2023 mendatang akan mengalami kegelapan atau resesi ekonomi global. Untuk itu, meminta kepada masyarakat berhati-hati mulai saat ini (tempo.co, 11/11/ 2022).
Pemerintahpun demikian, karena mempunyai peran besar dalam mengantisipasi resiko atas ketidakpastian yang masih membayangi kinerja ekonomi Indonesia.
Untuk itu, Kebijakan fiskal diharapkan dapat berimplikasi kepada meningkatkan pendapatan atau mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Sehingga diharapkan konsumsi 270 juta rakyat Indonesia dapat tetap terjaga.
Selama ini, konsumsi masyarakat berkontribusi besar 54, 6 persen bagi perekonomian kita. Kepala Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2022 naik sebesar 0, 22 persen, karena meningkatnya konsumsi masyarakat golongan menengah keatas. Dan bantalan sosial yang diberikan atas penyesuaian BBM bagi 20, 65 juta keluarga miskin sebesar 150 ribu rupiah perbulan terbukti mampu untuk mempertahankan belanja konsumsi mereka.
Kemudian, melalui kementerian dan lembaga harus meningkatkan kewaspadaan dengan mendeteksi sejak dini (early warning system) gejala yang dapat memicu pelemahan ekonomi. Kebijkan yang dilahirkan harus memberikan sentimen positif bagi pelaku pasar.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan menjadi motor penggerak dengan terus melakukan ekspansi dengan memperluas lapangan usaha dan produksinya. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Bulog) diharapkan mampu menjamin ketersediaan dan harga bahan pangan yang terjangkau.
Pemberian subsidi BBM yang tepat sasaran dengan melakukan pembatasan perlu segera dilakukan. Dan mengalihkan subsidinya untuk program-program pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengoptimalkan pengguna produksi dalam negeri.
Selanjutnya, memperbanyak rapat-rapat untuk membahas dan mencari solusi terkait situasi perekonomian dengan melibatkan lembaga keuangan dan lembaga kajian serta asosiasi pengusaha dan konsumen selaku pelaku pasar.
|
Baca juga:
Marawa 'Naik Daun'
|
Menindaklanjuti kerjasama perdagangan dan investasi dengan beberapa negara G-20 pada KTT kemaren, sebagai antisipasi jika terjadi pelemahan pada pasar dalam negeri.
Pemerintah Daerah diharapkan turut membantu menunjang iklim investasi yang kondusif. Menbantu menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui gerakan kemandirian pangan keluarga. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa dan hidrometeorologi agar dapat mengurangi korban jiwa, harta dan benda yang dapat membuat korban menjadi tidak berdaya.
Meningkatkan kerjasama antar daerah terutama di sektor pertanian, industri, dan pariwisata yang masih potensial untuk dikembangkan dan banyak menyerap tenaga kerja.
Kemudian, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), agar dapat memberikan angin segar untuk mendorong roda perekonomian masyarakat di daerah.
Meminta kepada pengusaha, agar menaikkan upah karyawannya guna meningkatkan daya beli masyarakat. Namun jangan sampai memberatkan, sehingga harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Mengajak pegusaha untuk mengoptimalkan penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) bagi rumah tangga miskin.
Mendorong setiap individu untuk terus melakukan aktifitas yang produktif. Karena sekecil apapun yang dikerjakan, hasilnya pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian. Dan memupuk budaya gotong royong, tolong menolong dan rasa kebersamaa di tengah lingkungan kita. Untuk membantu meringankan beban bagi mereka yang terkena dampak pelambatan ekonomi global tahun depan. Semoga kita semua dapat melaluinya. Amin YRA.
HAMDI SPt, MSi
Achmad Sarjono 
Suferi 
JIS Sumbar 
Updates 
